Bawaslu Kota Pangkalpinang Optimalkan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Inovasi Pengawasan

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Konsolidasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) serta Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara daring pada Kamis (18/6/2026). 

Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas pengawasan pada masa non-tahapan pemilu.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pentingnya optimalisasi kinerja pengawasan meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan mampu menghadirkan berbagai inovasi dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sekaligus meningkatkan pelaksanaan program partisipasi masyarakat agar pengawasan kepemiluan tetap berjalan secara efektif.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pangkalpinang, Wahyu Saputra, menyampaikan bahwa pada masa non-tahapan, Bawaslu Kota Pangkalpinang terus melaksanakan berbagai upaya pencegahan melalui program Forum Warga yang berfokus pada pengawasan data pemilih.

"Melalui Forum Warga, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan melakukan pengecekan status pemilih melalui layanan Cek DPT Online. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah menyasar masyarakat yang beraktivitas di warung-warung kopi di Kota Pangkalpinang, sehingga informasi mengenai status pemilih dapat diakses secara mudah dan langsung," ujar Wahyu.

Melalui inovasi tersebut, Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya validitas data pemilih semakin meningkat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis.