Bawaslu Kota Pangkalpinang Hadiri Penguatan Kehumasan Bawaslu se-Bangka Belitung, Bahas Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis di Era Digital

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kota Pangkalpinang menghadiri Rapat Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui daring dan luring, Kamis (12/11/2026). Kegiatan mengusung tema “Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis dalam Menjaga Citra Lembaga Bawaslu di Era Digital”.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola kehumasan dalam menghadapi dinamika informasi di era digital, khususnya dalam mengelola isu, merespons krisis komunikasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rogrius Sinulingga, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah peningkatan kapasitas kehumasan melalui materi dari Kepala Biro Media Antara Bangka Belitung, Fenny Aprianti, terkait Manajemen Isu dan Respons Krisis: Ketika Bawaslu Menjadi Berita dan narasumber dari Analis Humas, Kepala Tim Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI, M. Regi Renovan terkait Strategi Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis Dalam Menjaga Citra Lembaga Bawaslu: Membangun Respons Yang Cepat, Terkoordinasi, Transparan, dan Akuntabel Untuk Menjaga Kepercayaan Publik.

“Di tengah efisiensi anggaran, pengelola kehumasan dituntut untuk tetap kreatif dan menghasilkan publikasi yang maksimal. Kehumasan merupakan wajah lembaga, sehingga kinerja Bawaslu harus tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat, termasuk pada masa non-tahapan,” ungkap Rogrius.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahirin, dalam sambutannya menegaskan bahwa tugas kehumasan tidak terbatas pada masa tahapan pemilu. Kehumasan memiliki peran penting dalam menjaga citra lembaga sekaligus menyampaikan kerja-kerja pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

“Humas tidak mengenal tahapan maupun non-tahapan. Kita dituntut untuk terus menjaga citra lembaga, berkreasi, dan menyampaikan kerja-kerja pengawasan kepada masyarakat. Namun, dalam membuat konten, kita juga harus mampu menyesuaikan diri dengan trend tanpa mengabaikan kepatutan dan tanggung jawab kelembagaan,” ujar Sahirin.

Ia juga mengajak seluruh jajaran kehumasan untuk terus meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan masa non-tahapan sebagai ruang edukasi masyarakat serta persiapan menghadapi Pemilu 2029. Menurutnya, rasa memiliki terhadap tugas kehumasan dan pengelolaan media sosial perlu terus diperkuat.

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, EM Osykar, yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap Bawaslu merupakan modal penting yang harus dijaga. Di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital, lembaga harus mampu beradaptasi serta mempublikasikan kinerja melalui berbagai metode komunikasi.

“Kepercayaan publik harus terus kita jaga. Jangan hanya menunggu isu berkembang, tetapi kita harus mampu melakukan deteksi dini dan pemantauan isu. Selain itu, kecepatan dan ketepatan informasi serta kolaborasi dan sinergi menjadi hal penting dalam menjaga kredibilitas lembaga,” tegas EM Osykar.

Lebih lanjut, ia menekankan tiga hal utama dalam pengelolaan kehumasan, yaitu deteksi dini dan pemantauan isu, kecepatan serta akurasi informasi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media. Ketiga aspek tersebut dinilai penting agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kabupaten Se-Provinsi Kep. babel diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik. Penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga citra serta kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu, sekaligus memastikan edukasi dan publikasi pengawasan tetap berjalan secara optimal pada masa non-tahapan menuju Pemilu 2029.