Bawaslu Kota Pangkalpinang Perkuat Implementasi Reformasi Birokrasi melalui IKU dan SKM

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu — Bawaslu Kota Pangkalpinang melaksanakan Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi secara daring dan luring, Rabu (2/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, melalui daring (Zoom Meeting) dan dihadiri oleh perwakilan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Dalam arahannya, Imam menyampaikan bahwa penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan dua instrumen yang saling mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

“IKU digunakan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi. Karena itu, diperlukan pemahaman, koordinasi dan komitmen bersama dalam penyusunan serta penerapannya,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan untuk mewujudkan organisasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu.

Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang, Fahlevi Pradidaya, menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik.

“Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan organisasi Bawaslu yang efektif, transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Dalam rapat ini, kita akan membahas implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),” ungkap Fahlevi.

Ia menambahkan, penguatan IKU dan SKM diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan Bawaslu semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.