Bawaslu Kota Pangkalpinang Perkuat Kehumasan dan Jejaring Media di Masa Non-Tahapan

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kehumasan, peliputan, dan pengelolaan informasi publik, khususnya di masa non-tahapan pemilu. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi dan evaluasi kehumasan bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selasa, 2/12/2025.

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang Imam Ghozali menyampaikan bahwa pihaknya secara konsisten menjaga keaktifan kanal informasi publik, serta penguatan ajakan kepada setiap peserta kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang untuk mengikuti seluruh platform media sosial resmi Bawaslu Kota Pangkalpinang.

“Kami terus meminta pandangan dan masukan dari Bawaslu Provinsi untuk memaksimalkan kehumasan. Pada masa non-tahapan, kami mencari berbagai referensi agar media sosial tetap aktif. Ke depan, sesuai arahan Bawaslu RI, produksi konten akan dilaksanakan bersama pimpinan,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan peralatan pendukung peliputan mulai mendesak untuk diperbaharui karena perangkat yang ada sudah tidak lagi memadai. Meski demikian, seluruh konten kegiatan tetap diunggah secara konsisten ke seluruh platform media sosial.

Terkait jejaring media, Bawaslu Kota Pangkalpinang saat ini bekerja sama dengan sekitar 30 media nasional dan lokal. Ketua Bawaslu menyebut kerja sama tersebut menjadi modal penting dalam memperluas jangkauan informasi publik.

“Kami akan terus memantaskan diri untuk meraih penghargaan kehumasan. Kami ingin membawa nama Pangkalpinang, meski saat ini masih kalah dari beberapa kabupaten lain,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang Wahyu Saputra menekankan bahwa peningkatan kehumasan tidak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi juga pada pendalaman materi dan substansi informasi.

“Evaluasi kehumasan hari ini secara umum menunjukkan banyak perubahan, terutama SDM Humas saat ini sudah dapat merangkai dan meramu isi kegiatan. Berita tidak selalu harus seremonial, tetapi lebih pada inti poin dan substansi kegiatan tersebut,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa setiap kegiatan wajib terdokumentasi dengan baik terutama wajib diarsipkan dan dalam bentuk konten  serta flyer yang disusun melalui koordinasi yang baik agar pesan tersurat maupun tersirat dapat tersampaikan dengan tepat kepada publik.

Wahyu juga menambahkan bahwa penyampaian rilis langsung oleh pimpinan menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi dan menghindari kesalahpahaman di media.

“Isu-isu di Pangkalpinang harus dikonter secara rasional dan berdasarkan aturan. Tingkat keingintahuan masyarakat di sini cukup tinggi, sehingga respons informasi harus cepat dan akurat,” ujarnya.

Terkait peluang meraih Humas Award Bawaslu RI, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut dapat diraih apabila indikator kehumasan dipenuhi secara konsisten.

“Penghargaan itu tentu menjadi dorongan, tetapi ada indikator yang harus dicapai. Pimpinan membutuhkan daftar aspek apa saja yang memungkinkan kita masuk nominasi,” tutupnya.

Dengan evaluasi dan penguatan yang berkelanjutan, Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap tata kelola kehumasan semakin solid, responsif, dan mampu menjaga kepercayaan publik menjelang kontestasi pemilu mendatang.