Bawaslu Pangkalpinang Harapkan Peran Aktif Masyarakat Dalam Mensukseskan Pilkada Ulang Pangkalpinang

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Pangkalpinang mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Ulang Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2025. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat membantu Bawaslu dalam mencegah pelanggaran. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, kita dapat mewujudkan Pilkada Ulang yang demokratis dan berintegritas,” ujar Imam (12/07/2025).

Bawaslu juga menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang, kampanye hitam, maupun penyebaran hoaks dan isu SARA yang dapat mencederai proses demokrasi. Selain itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada Bawaslu melalui posko pengaduan yang telah disiapkan di setiap kecamatan maupun melalui kanal daring resmi Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif, termasuk melalui kegiatan tatap muka, media sosial, dan program edukatif lainnya yang menyasar berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemilih pemula hingga kelompok masyarakat sipil.

“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari pengawasan bersama. Pilkada yang bersih hanya dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif,” tambahnya.

Dengan sinergi antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat, Bawaslu optimistis pelaksanaan Pilkada Ulang Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.