Konsolidasi Demokrasi - Diskusi Bersama Mahasiswa, Perkuat Pengawasan Partisipatif dan Evaluasi Demokrasi

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kota Pangkalpinang menggelar kegiatan diskusi bersama mahasiswa sebagai bagian dari upaya konsolidasi demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, yang mengajak mahasiswa untuk memberikan pandangan serta catatan kritis terhadap dinamika demokrasi di Kota Pangkalpinang rabu, 29/04/2026.

Dalam sambutannya, Imam Ghozali menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi. Ia juga membuka ruang dialog terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk kualitas demokrasi dan efektivitas pengawasan pemilu.

Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Dwi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 dinilai telah berjalan, namun terdapat fenomena calon tunggal yang dianggap kurang ideal dalam demokrasi. 

Lebih lanjut, Dwi berharap Bawaslu dapat meningkatkan ketelitian pengawasan, khususnya pada hari pemungutan suara yang rawan praktik politik uang. Ia juga mendorong pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam pengawasan.

“Bawaslu dapat meningkatkan ketelitian pengawasan, khususnya pada hari pemungutan suara yang rawan praktik politik uang dan bisa melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan,” harap Dwi.

Sementara itu, mahasiswa lainnya, Aldo menambahkan bahwa kualitas demokrasi di Pangkalpinang menunjukkan perbaikan pada Pilkada ulang 2025 dengan hadirnya empat pasangan calon, dibandingkan Pilkada 2024 yang hanya diikuti satu pasangan calon.

Namun demikian, ia juga mengkritisi masih rendahnya partisipasi masyarakat serta perlunya penguatan edukasi politik, khususnya terkait bahaya politik uang.

“Praktik politik uang berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas dan membuka peluang terjadinya korupsi,” ujar Aldo.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas isu terkait wacana pembubaran Bawaslu. Para mahasiswa menilai keberadaan Bawaslu masih sangat diperlukan dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kami menilai bahwa kinerja Bawaslu sejauh ini telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan menunjukkan komitmen yang kuat sehingga keberadaan Bawaslu masih sangat diperlukan dalam menjaga kualitas demokrasi, meskipun efisiensi anggaran tetap perlu dilakukan tanpa mengurangi kualitas pengawasan,” ujar Aldo.

Menutup diskusi, Imam Ghozali menekankan bahwa pengawasan partisipatif merupakan elemen penting dalam sistem pengawasan pemilu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga integritas demokrasi.

“Pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” Tegas Imam.

Diskusi ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa penguatan sinergi antara Bawaslu dan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan media sosial dan pendekatan langsung ke komunitas, menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Pangkalpinang.